Pemerintah Diminta Terbuka Putuskan Perpanjangan Kontrak Migas

BALI REVIEW (Kamis, 20 November 2014) - Saat ini ada 20 kontraktor migas yang masa kontraknya akan berakhir dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah soal skema perpanjangan kontrak terhadap sejumlah kontraktor tersebut. Isu ini mengemuka dalam bebrapa hari sehingga banyak pihak perlu mengingatkan pemerintah agar segera membuat skema perpanjanan yang adil, transparan, dan terbuka. Maklum, ke-20 kontraktor migas itu penymbang 30 persen minyak dan gas di Indonesia.

Salah satu pihak yang peduli terhadap wacana penting ini adalah Energy Nusantara. Jaringan praktisi migas yang memiliki anggota 27.000 ini menggelar Dinner Talk dengan tema: “Exploring the Right Scheme of PSC Block Extension to Strengthen National Oil & Gas Industry” yang dilaksanakan di F​our Seasons Hotel, ruang Ulos Soket Level B, Jl. HR Rasuna Said, ​​Kuningan,​ Jakarta, pada 20 November 2014.

Diskusi yang cukup dinamis ini menghadirkan pembicara antara lain: Dennie Tampubolon, Senior Vice President (SVP) Upstream Business Development PT Pertamina (Persero), Andhika Anindyaguna atau lebih dikenal dengan Bagoes, Presiden Direktur PT Sugih Energy, Ibu Frila Berlini Yaman, Presiden Direktur PT Medco E&P Indonesia, Suyitno Padmosukismo, Executive Board BIMASENA The Mines and Energy Society, serta Hadi Ismoyo, Direktur PT Petrogas Jatim Utama Cendana, BUMD Jawa Timur untuk Cepu Block dengan moderator Sri Widodo Soetardjowijono (Pemimpin Redaksi Majalah Energy Nusantara).

Adapun peserta diskusi yang hadir berjumlah sekitar 100 orang Pimpinan Perusahaan Migas (KKKS, Engineering, Kontraktor, EPC, Services), Pemerintah (SKKMigas ESDM, Kemenko), Akademisi dan Asosiasi.

CEO Sugih Energy Andhika Anindyaguna memaparkan, kemampuan perusahaan migas nasional dalam pengelolaan migas juga tidak perlu diragukan. Meski begitu, Andhika juga mendorong agar pemerintah secepatnya membuat aturan yang di dalamnya memerinci klasifikasi perusahaan swasta nasional yang layak berpartisipasi untuk mengelola blok migas. “Tidak mungkin juga perusahaan migas nasional yang belum berpengalaman diikutsertakan dalam tender. Nah, aturan ini harus dibuat secara transparan,” ujar calon ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut.

Sementara Dennie Tampubolon menegaskan bahwa Pertamina siap bermitra dengan siapa saja dalam mengoperasikan blok migas yang sudah expired masa kontraknya.

Sedangkan Suyitno Padmosukismo menekankan pemerintah untuk tidak menutup-nutupi perpanjangan kontrak migas tersebut. “Saya tekankan perpanjangan kontrak migas ini harus transparan, terbuka,” paparnya.

 
Hadi Ismoyo punya permintaan tersendiri, bahwa dalam memutuskan perpanjangan kontrak pihak BUMD haris diikutsertakan. “Kami, BUMD mampu menjadi pengelola migas di Indonesia. Di Jawa Timur kami sudah membuktikannya,” katanya.

Sementara Frilla Berlini Yaman menegaskan bahwa besaran partisipasi masing-masing pihak di blok yang sedang dalam proses perpanjangan ditentukan oleh kemampuan teknis dan kemampuan finansial masing-masing, dan diperlukan persyaratan-persyaratan yang ketat sehingga hanya partisipan yang sungguh-sungguh mengembangkan blok migas tersebut yang akan dipilih. Perlu dihindari pihak-pihak yang hanya menjadi pemburu rente di industri migas.

Dari berbagai macam pandangan tersebut, akhirnya moderator menyimpulkan beberapa hal penting antara lain:

1.      Untuk memperkuat Ketahanan Energi Nasional diperlukan partisipasi aktif dari semua pelaku industri migas termasuk BUMN Energi, BUMD,  Perusahaan Migas Swasta Nasional serta perusahaan Migas asing yang tetap diperlukan sesuai dengan kemampuannya.

2.      Sejalan dengan kebijakan Kementrian ESDM di sektor Migas untuk mencapai target 50% pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas adalah perusahaan Migas nasional di tahun 2025, diperlukan langkah nyata Pemerintah mulai dari sekarang. Pemerintah patut mempertimbangkan agar kesempatan berpartisipasi diberikan juga kepada Perusahaan Migas Swasta Nasional yang mempunyai kredibilitas dan rekam jejak yang jelas. Demi memenuhi rasa keadilan, maka kapabilitas dan kapasitas BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta nasional perlu diperhatikan dalam setiap perpanjangan kontrak migas yang akan berakhir.

3.      Perpanjangan kontrak blok migas harus diputuskan dalam 5 tahun sebelum berakhirnya kontrak blok migas tersebut agar tidak menghambat tingkat produksi migas, kegiatan eksplorasi dan investasi di blok tersebut.

4.      Partisipasi BUMN, BUMD dan perusahaan swasta migas nasional ditentukan di awal proses perpanjangan kontrak migas yang akan berakhir, dengan mempertimbangkan kapasitas dan kapabilitas masing-masing pihak  agar dapat bersinergi untuk menciptakan industri hulu migas nasional yang tangguh.

5.  Untuk mendukung investasi migas dan mempertahankan produksi migas dalam kurun waktu delapan tahun terakhir di suatu kontrak migas, Pemerintah perlu memberikan skema accelerated depreciation kepada operator migas yang akan berakhir kontraknya, sehingga kontraktor migas mendapat kepastian dalam pengembalian investasinya.

Berakhirnya suatu kontrak Blok Migas menimbulkan 2 sisi permasalahan, pertama permasalahan untuk mempertahankan tingkat produksi Migas dengan investasi yang paling minimum sampai dengan masa berakhirnya kontrak dan permasalahan yang kedua adalah pengembalian nilai investasi yang sudah dikeluarkan oleh kontraktor selama masa produksi sebelum berakhirnya kontrak. Pemerintah harus menjamin bahwa investasi yang sudah dikeluarkan oleh Kontraktor akan mendapatkan pengembalian sebelum berakhirnya kontrak dari suatu blok Migas.

6.  Pemerintah perlu mempertimbangkan prioritas perpanjangan kontrak migas yang akan berakhir berdasarkan skala produksi.  Untuk mendukung tumbuhnya industri migas nasional yang tangguh, blok migas yang akan berakhir dengan skala produksi yang kecil {sampai dengan 2,500 ( atau 1500) boepd } diprioritaskan pengelolaannya kepada perusahaan migas swasta nasional dan BUMD melalui mekanisme “lelang terbuka” .

Fiscal term (termasuk equity split) di dalam perpanjangan kontrak migas sangat tergantung kepada keekonomian blok migas tersebut. Fiscal term yang baru harus memenuhi persyaratan tingkat keekonomian kedua belah pihak, yaitu Pemerintah Indonesia dan kontraktor migas. (Made Sudarma)

Indonesia Perlu Kembangkan Sistem Kargo LNG

Denpasar, Bali Review - Alexander Harsema, Senior Engineer Business Development Marine Service GMBH menilai Indonesia bisa belajar dari China soal LNG Shipping. Sebagai salah satu eksportir terbesar setelah Australia dan Malaysia (18.9 MTPA/ 2012), Indonesia bisa lebih maju. Apalagi jika Indonesia bisa melakukan diferensiasi strategi antara bisnis LNG scala besar dan kecil.

"Indonesia tidak punya masalah dengan teknologi LNG. Saya pernah berkunjung di ITB dan semuanya ada di sana. Sebagai negara kepulauan, lebih memungkinkan mengangkut LNG dari pada membangun infrastruktur pipa. Saya kira akan lebih baik jika Indonesia mulai mengembangkan sistem kargo untuk LNG skala kecil. Sehingga selain kapal LNG sebagai transportasi, ada juga kapal LNG yg tidak hanya berfungsi sebagai transportasi tetapi juga sebagai  storage (penyimpanan). Semacam fsru yg fleksibel. Ini akan menghidupkan perkapalan domestic, " papar Alexander Harsema-Mensonides dalam workshop 3th Annual LNG Transport, Handling and Storage di Padma Resort Legian Bali (27/5). 

Workshop ini merupakan bagian dari rangkaian acara “3th Annual LNG Transport, Handling and Storage” yang diselenggarakan selama tiga hari ke depan oleh Majalah GEO ENERGI bekerjasama dengan All Event Group dari Singapura. Hari ini sebagian peserta seminar sedang menikmati olah raga golf di Padag Golf Nirwana, Bali. (Agung Wijaya)

Bisnis LNG, Bisnis Penuh Gizi

Denpasar, Bali Review - Untuk membantu pemerintah, kalangan bisnis, dan masyarakat umum, Majalah GEO ENERGI bekerja sama dengan AEG dari Singapura kembali mengadakan seminar Internasional tahunan bertajuk “3rd Annual LNG Transport, Handling & Storage Conference 2013”, yang dilaksanakan di Padma Resort, Jl. Padma No. 1, Legian, Bali, pada Selasa-Rabu, 28-29 Mei 2013.
 

Pelaksanaan seminar tahun ini merupakan tahun ketiga, yang selalu sukses dihadiri kurang lebih 160 peserta. Sebagian besar, sebanyak 60 persen peserta berasal dari luar negeri dan 40 persen peserta dari dalam negeri. Kesuksesan ini tak terlepas dari para pembicara yang cukup kompeten di bidangnya.

Pada seminar yang ketiga ini, acara akan dibuka oleh Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswo Utomo pada Selasa, 28 Mei 2013, pukul 09.00 WITA yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang antara lain menghadirkan Rudi Rubiandini  (Kepala SKK MIGAS), Dr. Qoyum Tjandranegara (Komisioner BPH Migas), Hendi Prio Santoso, (Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara, PGN), Nanang Untung, (CEO & President Director PT BADAK NGL),  Lukman Mahfoedz (CEO & Presiden Direktur PT MEDCO ENERGI) , Hendra Jaya President Director PT NUSANTARA REGAS,  Achmad Widjaja,  KADIN Indonesia.

Pada hari kedua, Rabu 29 Mei 2013, diskusi akan diisi oleh Salis Aprilian (Senior Vice President – Gas & Power  PT PERTAMINA), Suryadi Mardjoeki, (Head of Gas and Fuel Oil Division PT PLN),     Thomas Suhartanto (Vice President – Business Development,  PT PERTAMINA GAS), Carmelita Hartoto (Chairwoman  INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS ASSOCIATION),  Theo Lekatompessy, President Director,  PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI.

Dan pembicara dari luar negeri antara lain Mr. Giulio Tirelli (Director 4-stroke Portfolio & Applications WARTSILA), Methar Thongma (Manager – NGV Business & Product Development Division PTT PUBLIC COMPANY LIMITED), Alexander Harsema-Mensonides (Senior Engineer Business Development MARINE SERVICE GMBH)

Mengapa tema yang dipilih selalu masalah LNG, sebab, kebutuhan LNG pada tahun-tahun meendatang akan semakin meningkat di tengah melambungnya harga minyak dunia. Di samping itu, bahan bakar minyak, cepat atau lambat harus mengikuti  harga internasional. Artinya subsidi BBM perlahan akan dicabut. Untuk  menjaga ketahanan energi, maka kita tidak bisa lagi hanya mengharapkan bahan bakar minya.

Pada dekade mendatang, permintaan LNG melonjak tinggi. Menurut proyeksi lembaga konsultan global Wood Mackenzie, pada 2025 India akan mencatatkan pertumbuhan permintaan LNG sebesar 20 juta ton.

Mulai 2020, China akan meningkatkan penggunaan gas hingga tiga kali lipat dari saat ini. Itu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan kepada batubara. Untuk tahun ini saja, China akan memiliki proyek impor gas sekitar 10 million tons per annum (mpta).

Pertumbuhan permintaan LNG sedunia selama ini ditentukan sejumlah negara, seperti Korea Selatan, Cina, dan Jepang. Pertumbuhan permintaan LNG dunia dalam 10 tahun mendatang, yang sebagian besar disokong Asia, diperkirakan memperketat pasar spot LNG.

Pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara dan tingginya permintaan akan listrik di negara-negara kawasan ini mendorong permintaan LNG di Asia. Pada saat yang sama, pasokan LNG antar negara Asia Tenggara akan semakin berkurang. Di luar Asia, pertumbuhan pasar LNG ke depan juga akan ekspansif dari kawasan Amerika Utara.

Di pasar domestik, permintaan LNG juga akan terus menanjak. Hingga tahun 2020, pertumbuhan permintaan LNG didorong oleh melonjaknya kebutuhan dari berbagai sektor. Porsi pembangkit listrik baru PLN berbahan bakar gas sekitar 8-10% per tahun. Pada tahun 2020, 30% kapasitas Pembangkit Listrik PLN akan menggunakan gas.

Kebutuhan gas dari Industri, selain pupuk, seperti sektor logam, keramik, kertas, kaca dan makanan, diperkirakan tumbuh 5-7% hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, 65% dari sektor industri tersebut akan mengonsumsi gas. Sementara kebutuhan gas bagi pabrik pupuk juga meningkat sekitar 5-6% per tahun.

Program konversi BBM ke gas akan turut mendorong konsumsi gas ke depan. Pada 2020, diperkirakan 50% kebutuhan bahan bakar minyak di Jawa, Sumatra dan Kalimantan dapat dikonversikan ke gas.

Di luar itu, peluang baru muncul. Pemerintah tengah menjajaki kemungkinan memanfaatkan LNG untuk sumber energi penggerak mesin kapal laut. "Selama ini kan kapal laut terutama kapal perintis masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar. Kalau menggunakan gas lumayan bisa mengurangi subsidi BBM," kata Pelaksana tugas Dirjen Migas A. Edy Hermantoro, akhir Januari lalu.

Langkah ini menambah deretan peluang makin panjang. Sedangkan dari sisi pasokan, prospek industri LNG nasional sangat didukung jumlah sumber daya gas alam yang dimiliki. Menurut perkiraan geologis, jumlah sumber daya migas yang berada di 60 cekungan di darat dan lepas pantai sekitar 70 miliar barrel (bbls) minyak bumi dan sekitar 330 triliun kaki kubik (tcf) gas alam. Sementara jumlah cadangan yang bisa diproduksi dengan kondisi teknologi dan ekonomi saat ini (proven reserves) sekitar 5 bbls minyak dan 92 tcf gas bumi.

Captive market

Peluang terbuka lebar lantaran kebutuhan dan pasokan tidak linier. Berdasarkan data PT Pertamina Gas, neraca gas di  Jawa Tengah dan Jawa Barat diprediksi bakal terus negatif dari 2013 hingga 2020. Sementara neraca gas di Jawa Timur terus positif dalam kurun waktu ini.

Pada  2013 total kebutuhan gas untuk industri mencapai 2.491 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd). Namun pasokan baru bisa dipenuhi 1.913 mmscfd. Hanya Jawa Timur  yang mampu dicukupi pasokannya sendiri. Pasokan di kawasan tersebut mencapai 854 mmscfd, sedangkan kebutuhan hanya sebesar 717 mmscfd.

Jawa Barat dan Jawa Tengah masih akan kekurangan pasokan gas hingga 578 mmscfd. Pasokan gas untuk Jawa Barat baru terpenuhi 1.026 mmscfd, dari total kebutuhan 1.704 mmscfd dan Jawa Tengah baru terpenuhi 33 mmscfd, dari total kebutuhan 71 mmscfd.

Kebutuhan gas di Jawa pada 2020 akan melonjak jadi 3.388 mmscfd sementara dari kontrak yang ada sekarang baru dapat dipasok sebesar 1.680 mmscfd. Posisi pasokan gas untuk Jawa Timur tetap berlebih hingga tahun 2020 sementara Jawa Barat dan Jawa Tengah masih defisit.

Dengan kondisi demikian, kawasan Jawa adalah captive market. Besarnya peluang pasar konsumen gas di Jawa tersebut mencapai 578 mmscfd pada 2013, dan melonjak jadi 1.708 mmscfd pada 2020. Atau, jika dikapitalisasi dalam nilai pasar, peluang captive market pengguna gas yang sudah pasti di Jawa mencapai US$ 1 miliar atau hampir Rp 10 triliun jika menggunakan asumsi harga gas US$ 5 per mmbtu. Captive market ini akan melonjak hingga tiga kali lipat mencapai US$3 miliar atau hampir Rp 30 triliun pada 2020.

Pemain di bisnis LNG juga masih sedikit. Saat ini, Indonesia baru memiliki tiga kilang LNG, yaitu kilang LNG Arun yang berkapasitas 12,85 Million Metric Ton Per Annum/MMTPA, Kilang LNG Bontang dengan kapasitas 21,64 MMTPA dan Kilang LNG Tangguh yang berkapasitas 7,6 MMTPA.

Ke depan, direncanakan akan dibangun lagi tiga kilang LNG. Pertama, Kilang Donggi Senoro LNG akan dibangun tahun 2014 dengan proyeksi pasokan gas sebesar 335 Million Metric Standard Cubic Feet Per Day/MMSCFD, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan domestik sebesar 30 persen  dan ekspor 70 persen. Kedua, kilang Masela LNG yang akan dibangun tahun 2016, dengan kapasitas 4,5 MMTPA. Ketiga,  kilang Natuna LNG direncanakan dibangun tahun 2022.

Agaknya, peluang ini pula yang turut mendorong sejumlah perusahaan asing dan lokal akan turut mengembangkan LNG di dalam negeri.

Konsorsium Pertamina, PGN dan PLN telah menyiapkan rencana untuk mengembangkan terminal penerimaan regasifikasi unit (floating storage regasification unit/FSRU). Saat ini FSRU di Teluk Jakarta telah beroperasi. Tidak lama lagi akan dibangun FSRU di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Halmahera, Maluku Utara, Telo dan Minahasa, Sulawesi Utara.

Selain BUMN, ada juga swasta. PT Shell Indonesia (Shell) belum lama ini meneken nota kesepahaman (MoU) bersama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk menjajaki potensi pengembangan dan pengoperasian LNG berskala kecil di Indonesia.

PT Humpuss Intermoda Transportasi bahkan sudah ancang-ancang. Mulai tahun ini, Humpus akan fokus pada proyek pengadaan kapal LNG Array dan intermoda offshore. Untuk itu, Humpuss telah menyiapkan pendanaan senilai US$ 120 juta atau sekitar Rp1,15 triliun.

Dengan kondisi regional dan global seperti itu maka sebenarnya saat ini merupakan saat yang tepat untuk terjun ke bisnis LNG. Bila modalnya besar, bisa mencoba mengeksplorasi blok-blok LNG di Indonesia yang masih belum tergarap.

Bila ingin meniru Pavilion Energy, unit bisnis LNG Temasek, dengan cara membangun infrastruktur penerima, untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hal ini mengingat untuk membangun infrastruktur tersebut dibutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun.

Atau bila modalnya relatif kecil, yang dilakukan Himpunan Wiraswasta Nasional (Hiswana) Minyak dan Gas Bumi Jawa Timur bisa menjadi contoh. Mereka patungan guna menginisiasi pengembangan depot pengisian LNG untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Investasinya cukup dengan Rp 170 miliar per unit. Tak ada rotan, akar pun jadi. (Wayan Wijaya)

Mencari Format Ketahanan LNG

Permintaan LNG (Liquified Natural Gas) atau gas alam di Asia-Pasifik secara signifikan akan terus meningkat sebagai akibat meningkatnya permintaan LNG dari importir. Masa depan bisnis natural gas atau gas alam di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik dalam beberapa tahun ke depan akan semakin cerah seiring pembangunan proyek FSRU di Jawa Barat dan terminal gas alam cair (LNG) skala kecil. Ke depan pasar LNG di Asia Pasifik akan sangat ketat, terutama sebelum penyelesaian proyek-proyek baru LNG (sebagian besar dari Australia).

Indonesia memiliki banyak pasokan gas yang sangat potensial. Namun, perkembangan pasokan gas di Indonesia baru akan tunduk pada banyak faktor, termasuk nilai komersial untuk pasar domestik. Surplus gas harus diekspor dengan harga internasional dalam rangka untuk memaksimalkan pendapatan pemerintah. Sementara itu, harga domestik harus secara bertahap disesuaikan dengan harga pasar internasional dalam rangka menarik investasi hulu baru dan pasokan internasional.

Poin-poin tersebut merupakan salah satu rekomendasi dari Konferensi Internasional dengan tajuk Natural Gas Logistic Handling and Contract 2011 di Padma Resort Legian, Bali, 18-22 Juli 2011.

Konferensi itu dilaksanakan atas kerjasama All Events Group (Singapura) dan Majalah GEO ENERGO (Jakarta) dihadiri oleh 134 delegasi yang berasal dari 24 negara di Asia Pasifik. Adapun para pembicara berasal dari Indonesia, Malaysia, Italia, Hongkong, dan Inggris. Mereka antara laian: Nanang Untung, Senior Vice President - Gas, PT PERTAMINA, Gunung Sardjono Hadi, Presiden Direktur, PERTAMINA GAS (PERTAGAS), Hendra Jaya, Presiden Direktur, NUSANTARA Regas, Eka Satria, Direktur Pengembangan Aset, PT Medco E & P INDONESIA, Nur Pamudji, Direktur Energi Primer PT PLN, Suryadi Mardjoeki, Senior Manager - O & G Pengadaan, PT PLN, Tarmizi Amir, Managing Director, INDONESIA SAMUDRA, Simon Newton, Managing Director - Asia, ENERGI & DAYA TERBATAS, HONG KONG

Pertamina Hendak Bangun Terminal Mini LNG di Bali

Menurut rencana, PT Pertamina akan membangun terminal penerima gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PLTG Pesanggaran, Denpasar, Bali. Hal ini dikemukakan oleh Senior Vice President Pertamina Nanang Untung. Nanang mengatakan pembangunan terminal itu bekerjasama dengan PT PLN, bertujuan untuk mendukung efisiensi dan pengurangan polusi di pembangkit listrik milik PLN yang saat ini menggunakan solar.
“Dana yang diperlukan sekitar US$300 juta, tapi bisa kurang atau lebih tergantung desain infrastruktur serta rencana pengembangan ke depan,” katanya di sela-sela konferensi (18/7).

Mengapa memilih Bali, menurut Nanang pertimbangannya adalah Bali merupakan wilayah yang cukup rawan pasokan listriknya, apalagi merupakan daerah tujuan wisata internasional. Namun demikian, lanjut Nanang, masih diperlukan perencanaan yang matang dan sosialisasi kepada masyarakat setempat tentang perlunya membangun terminal tersebut.

Sosialisasi tersebut kata Nanang berfungsi supaya tidak terjadi hambatan saat pembangunan. Selain sosialisasi, perlu juga pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan karakter masyarakat Pulau Dewata karena nantinya terjadi peningkatan kapasitas yang direncanakan meningkat menjadi 50 juta kubik kaki perhari.
Saat perencanaan pembangunan, kata Nanang harus dibuat desain infrastruktur yang cocok dengan masyarakat di Bali. Terkait dana pembangunannya sekitar US$300 juta, Nanang memperkirakan bisa kurang ataupun lebih sesuai dengan rancangan desain infrastruktur bagi terminal tersebut. “Kami belum bisa memastikan kapan pelaksanaan pembangunan itu bisa dilaksanakan, pada awalnya akan dibangun sekitar 2012 kemudian ditunda 2013," katanya.

Selain di Bali, pembangunan terminal serupa saat ini sedang dilakukan di Jawa Barat, Sulawesi, dan Maluku. Menurut dia, dengan investasi cukup besar pembangunan terminal skala besar akan diprioritaskan di daerah dengan pasokan listrik yang cukup rawan. Penggunaan LNG, lanjut Nanang, dapat menghemat biaya produksi karena lebih murah dibanding penggunaan BBM solar.

Hal yang sama dikemukakan oleh M Suryadi Mardjoeki, Senior Manager Gas and Oil Procurement PLN. Menurut Suryadi, konsorsium PT Pertamina dan PT PLN membutuhkan gas sebesar 702 bilion british thermal unit per day (bbtud) atau sekitar 6 juta metrik ton per tahun gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) untuk delapan terminal mini penerima gas alam cair yang akan dibangun kedua badan usaha milik negara tersebut di kawasan timur Indonesia.

Konsorsium Pertamina dan PLN menargetkan seluruh terminal mini penerima LNG tersebut akan selesai paling lambat 2015. Gas dari terminal tersebut akan digunakan untuk bahan bakar pembangkit milik PLN di wilayah itu, karena pembangkit listrik perseroan di wilayah tersebut kebanyakan masih memakai bahan bakar minyak. “Kalau proyek ini selesai maka pembangkit-pembangkit itu akan diganti bahan bakarnya dengan gas sehingga akan ada penghematan yang signifikan," jelasnya, Selasa (18/7) di Bali.

Beberapa proyek terminal mini LNG yang akan dibangun konsorsium Pertamina dan PLN adalah terminal mini di Pesanggaran Bali dengan kapasitas 50 bbtud yang ditargetkan selesai tahun depan. Gas itu akan digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik milik PLN di Bali. Terminal lainnya adalah terminal mini LNG di Kalimantan Timur dengan kapasitas 25 bbtud yang diproyeksikan selesai pada 2012. "Kapasitas terminal LNG yang dibangun disesuaikan dengan progres penyelesaian pembangkit listrik tenaga uap di sana," katanya.

Terminal mini LNG di Halmahera, Maluku Utara dengan kapasitas 100 bbtud dialokasikan untuk pendukung kegiatan peleburan nikel di sana. Proyek tersebut ditargetkan selesai pada 2013. Sementara terminal mini LNG di Telo dan Minahasa, Sulawesi Utara berkapasitas 9 bbtud diperkirakan selesai tahun depan.

"Gas dari terminal mini LNG ini dialokasikan untuk pembangkit yang digunakan pada saat beban puncak," jelasnya.

Sementara Faturrahman, Kepala Dinas Pengembangan Pasar BP Migas menyatakan pihaknya siap memfasilitasi Pertamina dan PLN dalam memperoleh pasokan LNG untuk terminal mini LNG di Bali. Menurut dia, pasokan LNG tersebut bisa berasal dari Kilang Tangguh dan Kilang Bontang. "Dengan adanya terminal itu, kelebihan pasokan LNG yang ada di spot market itu bisa digunakan oleh konsumen domestik," kata Faturrahman.

Bali saat ini nyaris mengalami krisis energi. Saat ini beban puncak di Pulau Dewata itu mencapa 550 megawatt, sedangkan pasokan listrik dari pembangkit di Bali hanya 200 megawatt. Sebesar 350 megawatt untuk Bali diambil dari Pulau Jawa karena kedua pulau ini masuk dalam bagian sistem listrik Jawa, Madura, Bali. Pasokan listrik tersebut disalurkan melalui kabel listrik interkoneksi Jawa Bali yang sudah ada. Badan usaha milik negara di sektor ketenagalistrikan itu diperkirakan terus mengalami defisit hingga 2020.

Tema lain yang menarik dari acara konferensi selama lima hari tersebut adalah proyek FSRU di Jawa Barat yang dijadwalkan akan beroperasi pada tahun 2012, serta wacana pembangunan terminal LNG skala kecil di berbagai daerah. Sebagai kawasan Asia Pasifik, Indonesia harus mengantisipasi pertumbuhan eksponensial dan permintaan LNG yang terus meningkat. Made Kartika, Bali Review.

Indonesia Butuh 3700 ahli Geothermal

Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi panas bumi sangat besar di dunia. Setidaknya 40% potensi panas bumi dunia berada di Indonesia dan tersebar di berbagai kepulauan. Survei panas bumi mengindikasikan adanya 255 area prospek panas bumi di Indonesia, yaitu 84 prospek di Pulau Sumatera, 76 prospek di Pulau Jawa, 51 prospek di Pulau Sulawesi, 21 prospek di Nusatenggara, 3 prospek di Irian Jaya, 15 prospek di Maluku dan 5 prospek di Kalimantan.

Melihat besarnya potensi yang ada, seharusnya kita juga memikirkan bagaimana SDM (sumber daya manusia) Indonesia bisa berperan dalam pengembangan itu. Demikian dikemukakan Sanusi Satar (Kepala Hubungan Pemerintah dan Kerja Sama Internasional, Asosiasi Panas Bumi Indonesia) dalam diskusi bertajuk “Harga BBM Naik, Saatnya Beralih ke Panas Bumi” yang diadakan oleh Majalah GEO ENERGI di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Kamis (17/03).

Untuk mempersiapkan SDM panas bumi yang dapat berperan serta secara aktif dan berkontribusi positif dalam kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan panas bumi di Indonesia, dibutuhkan SDM yang memiliki pengetahuan terpadu, mulai dari hulu (eksplorasi dan pengembangan lapangan uap) hingga ke hilir (Pembangkit Listrik) serta memiliki kompetensi dalam eksplorasi, eksploitasi, utilisasi, manajemen, analisa keekonomian dan analisa lingkungan panas bumi. Untuk itu, lanjut Sanusi, training-training sangat diperlukan untuk menunjang kebutuhan tersebut.

Sanusi menegaskan, untuk panas bumi berkapasitas 50 MW membutuhkan 37 staf profesional. Ia memperkirakan dibutuhkan 30-50 tenaga ahli pertahun untuk pengembangan proyek-proyek panas bumi sebesar 1000 MWe. Perkiraan kebutuhan tenaga ahli tersebut diatas belum memperhitungkan kebutuhan tenaga ahli ilmu kebumian yang diperlukan untuk melakukan eksplorasi di 163 area prospek panas bumi yang saat ini belum dieksplorasi.

Perkiraan kebutuhan tenaga ahli panas bumi tersebut juga belum memperhitungkan kebutuhan tenaga ahli yang tidak terlibat secara langsung dalam proyek panas bumi, seperti perusahaan penyedia jasa (service company) dan lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Jika dihitung secara menyeluruh, saat ini Indonesia membutuhkan 3700 enginers dan spesialis panas bumi. Untuk itu diperlukan pelatihan khusus panas bumi. “Ini tantangan kita semua,” kata Sanusi yang juga menjabat sebagai Vice President External Relations and Security Star Energy tersebut. Made Sulanjana - Bali Review.

Mitsui Dihukum Rp 59,1 Miliar Lebih

Sidang sengketa antara PT Mitora Consulting melawan PT Mitsui Indonesia, telah diputus pada Kamis, 30 September 2010, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Jihad Arkanuddin dan didamping hakim anggota masing-masing Heru Susanto dan Marsuddin Nainggolan mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan pihak Mitora.

Dalam amar putusan Nomor 333/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst, majelis hakim menyatakan antara lain: tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum onrecht matige daad; menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian kepada penggugat; membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng; menghukum turut tergugat I, turut tergugat II, turut tergugat III serta turut tergugat IV untuk mematuhi putusan ini.

Di dalam pertimbangan mengenai eksepsi, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti tulisan dan alat bukti saksi yang diajukan oleh Mitora yaitu Prof OC Kaligis dan Notaris Buntario Tigris terbukti bahwa antara Mitora Consulting dan Mitsui terdapat suatu hubungan hukum.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Mitsui telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan berlaku curang terhadap Mitora Consulting. Perbuatan curang tersebut adalah perbuatan Mitsui tidak menyerahkan kembali Packing License Agreement (PLA) dan perbuatan Mitsui secara diam-diam membuat dua Final Settlement Agreement (FSA) yang isinya sama.

Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian materiel yang terbukti adalah sebesar Rp 9.175.704.540 (sembilan milyar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat ribu lima ratus empat puluh rupiah) sedangkan dalam melihat kerugian immateriel dapat diukur dengan melihat kedudukan dan posisi masing-masing pihak di dalam masyarakat. Berdasarkan fakta bahwa Mitsui adalah sebuah perusahaan raksasa dunia yang memiliki ratusan kantor cabang di seluruh dunia dan memiliki aset dan volume perdagangan meliputi produk makanan hingga industri luar angkasa, maka sewajarnya dikenakan ganti rugi sebesar Rp 50 milyar.

Kuasa hukum Mitsui, Ervin Lubis menyatakan, berdasarkan hasil persidangan yang dilakukan secara terbuka bagi publik, maka terbukti bahwa Mitsui telah melakukan dan mempraktikkan perilaku curang dalam berbisnis terhadap mitra lokalnya di Indonesia. "Ini menunjukkan bahwa Mistusi telah bertindak curang," katanya.

Kasus ini berawal ketika meminta Mitora untuk memfasilitasi dan menggelar negosiasi dengan PT. Bali Maya Permai dan PT Maya Muncar sejak 1 November 2007. Belakangan, Mitsui mengubah kontrak tersebut menjadi Packing License Agreement antara Mitsui & Co.Ltd. dengan PT. Bali Maya Permai dan PT. Maya Muncar.

PT Mitora Consulting telah memfasilitasi dan menegosiasikan draft awal hingga tercapai perjanjian final. Mitsui & Co.Ltd. menyiapkan Packing License Agreement (PLA) yang kemudian ditandatangani oleh PT Bali Maya dan PT Maya Muncar, sehingga seharusnya perjanjian tersebut kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Mitsui & Co Ltd. Namun hal itu tidak dilakukan pihak Mitsui. Begitu pula dengan Exclusive Distributor Agreement yang dibuat untuk menuntaskan sengketa dengan Maya Manufacturing Trading Co dan PT. Indomaya Mas, di mana Mitsui & Co. Ltd. tidak menandatangani perjanjian tersebut tanpa alasan yang sah.

Mitora tidak mendapatkan keuntungan finansial senilai pekerjaan yang telah dilakukan. Maka kami menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp 18 miliar, ditambah kerugian immateriil Rp 100 miliar. Made Sudiana.